Efisiensi Anggaran, Hanura Labura Minta Pemda Evaluasi Struktur OPD

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan, Hanura menilai, bahwa pemerataan pembangunan di Labura masih belum berjalan secara adil.

Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan penataan kawasan masih menjadi persoalan di berbagai kecamatan.

Lebih memprihatinkan lagi, kondisi tersebut juga masih terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu sebagai ibu kota kabupaten yang seharusnya menjadi wajah kemajuan daerah dan hingga saat ini, penataan kawasan dan kualitas infrastrukturnya belum mencerminkan sebuah ibu kota yang representatif.

Oleh karenanya, Pemda menetapkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dengan memastikan alokasi anggaran lebih berpihak kepada pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah, khususnya ibu kota kabupaten.

Kemudian berkaitan dengan penataan kelembagaan sebagai solusi efisiensi anggaran, Hanura melihat, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pemangkasan. belanja operasional semata, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang konkret.

Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk mengkaji perampingan atau penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa serta merasionalisasi unit kerja yang kurang efektif.

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors

Fraksi Hanura Keadilan DPRD P Siantar Usulkan Assesment untuk Eselon III dan IV

Guru Teladan Nasional Maju Jadi Bacaleg DPRD Labura dari PDI-P

Fraksi Hanura DPRD Tobasa Pertanyakan Besarnya Silpa TA 2017

Komisi B DPRD Labura akan Panggil Pihak Perusahaan dan Instansi Terkait

Ranperda Hari Jadi Karo Alot, Anggota Fraksi PKPI dan Ketua Fraksi Hanura WO