Efisiensi Anggaran, Hanura Labura Minta Pemda Evaluasi Struktur OPD

Aekkanopan(harianSIB.com)

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Labuhan Batu Utara (Labura) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Kantor DPRD Labura, Kamis (9/7/2026) siang, mendapat sorotan khusus dari Fraksi Partai Hanura.

Ada tiga poin khusus yang menjadi perhatian Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labura, Rimba Bertuah Sitorus tersebut.

Tiga poin tersebut berkaitan dengan Silpa, pemerataan pembangunan dan penataan kelembagaan sebagai solusi efisiensi anggaran.

Menurut juru bicara Fraksi Hanura, Faisal I Tambunan, besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) TA 2025 harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan.

Baca Juga:

• DPRD Labura Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

" Silpa yang tinggi tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk efisiensi anggaran, tetapi juga dapat mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, " katanya.

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan, Hanura menilai, bahwa pemerataan pembangunan di Labura masih belum berjalan secara adil.

Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan penataan kawasan masih menjadi persoalan di berbagai kecamatan.

Lebih memprihatinkan lagi, kondisi tersebut juga masih terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu sebagai ibu kota kabupaten yang seharusnya menjadi wajah kemajuan daerah dan hingga saat ini, penataan kawasan dan kualitas infrastrukturnya belum mencerminkan sebuah ibu kota yang representatif.

Oleh karenanya, Pemda menetapkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama dengan memastikan alokasi anggaran lebih berpihak kepada pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah, khususnya ibu kota kabupaten.

Kemudian berkaitan dengan penataan kelembagaan sebagai solusi efisiensi anggaran, Hanura melihat, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada pemangkasan. belanja operasional semata, tetapi harus diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang konkret.

Pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk mengkaji perampingan atau penggabungan OPD yang memiliki fungsi serupa serta merasionalisasi unit kerja yang kurang efektif.

Langkah ini penting untuk mengurangi beban birokrasi, memperluas ruang fiskal daerah, dan memastikan APBD lebih banyak dialokasikan bagi pembangunan dan pelayanan publik dari pada membiayai struktur pemerintahan yang tidak lagi efisien.

Sementara itu, bupati, melalui Wakil Bupati Labura, H Samsul Tanjung, dalam rapat itu, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama sehingga Ranperda selesai dibahas dan disetujui bersama.

H Samsul menegaskan, rekomendasi yang disampaikan, berupa catatan-catatan strategis yang berisi saran, masukan atau koreksi terhadap penyampaian Ranperda menjadi perhatian sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka pengambilan kebijakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan ke depannya.(**)

Terkait Kecelakaan Kerja, RDP DPRD Labura dan PT SSL Diskors

Fraksi Hanura Keadilan DPRD P Siantar Usulkan Assesment untuk Eselon III dan IV

Guru Teladan Nasional Maju Jadi Bacaleg DPRD Labura dari PDI-P

Fraksi Hanura DPRD Tobasa Pertanyakan Besarnya Silpa TA 2017

Komisi B DPRD Labura akan Panggil Pihak Perusahaan dan Instansi Terkait

Ranperda Hari Jadi Karo Alot, Anggota Fraksi PKPI dan Ketua Fraksi Hanura WO