Pemkab Simalungun Sambut Baik Rencana Investor Bangun Cable Car di Parapat Kawasan Danau Toba

Sebagai bentuk dukungan, PT Tiga Raja Putra Persada telah mengajukan permohonan pemberian pembebasan atau penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembangunan proyek tersebut.

Sampai sekarang dari luas lahan sekitar 74 hektar yang dimohonkan, Pemkab Simalungun sudah menggratiskan nol BPHTB atau 59, 6 hektare atau hampir 60 hektare yang berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Lahan seluas 74 hektar tersebut merupakan satu hamparan, namun secara administratif masuk ke dalam dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kecamatan Dolok Panribuan.

Yang belum diberikan Pemkab Simalungun lahan seluas 14 hektare berada di Kecamatan Dolok Panribuan. Dan permasalahan ini sudah sampai ke pemerintah atasan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Sambung sekda, pihaknya memerlukan dasar hukum yang kuat untuk dapat memberikan penggratisan BPHTB terhadap lahan seluas 14 hektar tersebut. Secara logika, jelasnya, jika 60 hektar sudah diberikan, seharusnya 14 hektar ini pun demikian. Artinya, kata Sekda, Pemkab Simalungun sama sekali tidak bermaksud menghalangi. Pemkab Simalungun yakin pihak investor pun patuh terhadap hukum, aturan, dan regulasi yang berlaku.

"Kita sangat mendukung, tapi regulasi harus kita junjung tinggi. 60 hektare itu berada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang kita masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)", ujarnya.

Mangapul Purba Desak Pemkab Simalungun Fasilitasi Izin Proyek Cable Car di Kawasan Danau Toba

Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

Rp8 Miliar TPP Tak Terserap akan Digerakkan untuk Penanganan Banjir di Deliserdang

Kerap Banjir, Bupati Tapteng Instruksikan Percepatan Normalisasi Sungai

Jembatan Pagaran Dolok di Sanggaran II Tahap Pembangunan

Pemkab dan Polres Humbahas Bersinergi bersama Polres Laksanakan Pembersihan Material di Jalan Raya