Pemkab Simalungun Sambut Baik Rencana Investor Bangun Cable Car di Parapat Kawasan Danau Toba

Sedangkan untuk Kecamatan Dolok Panribuan, menurutnya, masih dipertanyakan ke pemerintah pusat, apakah ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Kalau dalam rapat sekarang ini sudah jelas kecamatan tersebut tidak masuk PSN. Tapi bagaimana kecamatan itu masuk PSN, pihaknya perlu regulasi dari pemerintah atasan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini sedang menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait status lahan seluas 14 hektar tersebut.

Disampaikan sekda, pemerintah bekerja berdasarkan regulasi dan dasar hukum. Karena setiap keputusan memiliki landasan dan tanggung jawabnya masing-masing. "Janganlah dianggap kami menghambat investor. Arahan bupati sangat jelas: berikan ruang seluas-luasnya bagi setiap investor yang ingin membangun di Simalungun," tegasnya.

Sementara itu, untuk seluruh urusan perizinan dan pelayanan lain yang masih dalam kewenangan pemerintah kabupaten, Bupati Simalungun telah memberikan jaminan kemudahan.

"Sepanjang dalam kewenangan Pemkab Simalungun, bupati sudah memberikan jaminan bahwa kami akan menjaga, mempercepat dan mempermudah segala proses investasi, terlebih lagi untuk kemajuan Danau Toba yang kita cintai bersama," tegas sekda.

Mangapul Purba Desak Pemkab Simalungun Fasilitasi Izin Proyek Cable Car di Kawasan Danau Toba

Sudah Puluhan Tahun Dikuasai Lahan TORA Pondok Buluh Milik Masyarakat, Bukan Perusahaan

Rp8 Miliar TPP Tak Terserap akan Digerakkan untuk Penanganan Banjir di Deliserdang

Kerap Banjir, Bupati Tapteng Instruksikan Percepatan Normalisasi Sungai

Jembatan Pagaran Dolok di Sanggaran II Tahap Pembangunan

Pemkab dan Polres Humbahas Bersinergi bersama Polres Laksanakan Pembersihan Material di Jalan Raya