Pembahasan LKPj Tertutup, DRPD Medan Dituding Jadi Aktor Intelektual Kekuasaan

Fungsi pengawasan tidak cukup hanya dijalankan oleh anggota dewan, tetapi juga harus terlihat dan dapat diuji oleh publik. Tanpa keterbukaan, pengawasan berisiko berubah menjadi sekadar formalitas antar elite.

Sebagai lembaga perwakilan, ungkapnya, DPRD Medan memiliki dua fungsi utama, yakni pengawasan dan representasi publik. Ketika rapat Pansus ditutup dari liputan, fungsi tersebut berpotensi bergeser dari wakil rakyat menjadi aktor internal kekuasaan.

Akibatnya, proses pengawasan kehilangan legitimasi publik karena tidak diuji secara terbuka. Akuntabilitas publik tidak cukup dipertanggungjawabkan kepada sesama elite birokrasi, melainkan harus dapat diuji, dikritik, dan dipantau oleh masyarakat melalui media.

Fenomena ini menunjukkan gejala yang berulang, transparansi dan akuntabilitas publik hanya hadir dalam dokumen akhir, sementara prosesnya tertutup rapat. Inilah yang dapat disebut sebagai defisit transparansi struktural, dimana publik hanya disuguhi laporan yang sudah 'jadi' tanpa mengetahui dinamika perdebatan, koreksi, maupun potensi penyimpangan yang terjadi di dalamnya.

Jika pembahasan laporan kinerja program dan kegiatan yang dibiayai APBD dengan nilai hingga triliunan rupiah dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang kuat, maka wajar publik mempertanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan. Dalam prinsip pengelolaan keuangan publik, semakin besar nilai anggaran, seharusnya semakin tinggi pula tingkat keterbukaannya.

"DPRD Kota Medan adalah wakil rakyat, bukan perpanjangan ruang tertutup kekuasaan. Ketika ruang pengawasan ditutup dari media, yang hilang bukan hanya akses informasi, tetapi juga kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi lembaga itu sendiri," tegasnya. (*)

Anggota DRPD Medan Apresiasi Pengaspalan Pasar Melati