Nama Faisal Hasrimy Muncul di Dakwaan, Penasihat Hukum Supriadi: Klien Kami Tidak Terlibat

Pihak penasihat hukum menegaskan fakta-fakta tersebut akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

"Fakta-fakta ini nanti akan kami tunjukkan di persidangan," kata Iqbal.

Selain itu, pihak penasihat hukum juga menyoroti nama Faisal Hasrimy yang disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang memerintahkan agar proses pengadaan smartboard segera ditindaklanjuti.

"Nah ini yang kami herankan, kenapa selaku pembuat kebijakan yang memerintahkan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyelidikan dan tidak pernah ditarik sebagai pihak," ujarnya.

Iqbal juga menyinggung nama Bahrun Walidin alias Baron yang disebut dalam dakwaan sebagai pihak luar yang disinyalir orang dekat dari Pj. Bupati Langkat yang ikut mengatur dalam proses pengadaan smartboard.

"Bahkan ada beberapa pihak rekanan, termasuk Baron, yang menurut informasi diperiksa di Kejati. Ada isu dibekingi pihak-pihak tertentu. Tapi nanti semua itu akan kita lihat dalam fakta persidangan," katanya.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp29,5 miliar akibat pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024.

Siswa Kelas IX SMPN 21 Medan Gelar Pentas Seni dan Pelepasan Siswa

Terdakwa Bantah Korupsi Penguasaan Lahan PTPN IV, Ahli dan Kuasa Hukum Sebut Bukan Kerugian Negara

Pemkab Karo Sambut Kunjungan Kerja Wakil Bupati Langkat

PN Tipikor Bengkulu Putus Bebas Kasus Pembebasan Lahan Tol 2019-2020

Ditangkap di Pontianak, Kejari Medan Berhasil Eksekusi Terpidana Korupsi Status DPO

Empat Terdakwa Kasus Lahan PTPN Dituntut Masing-Masing 1,5 Tahun Penjara