Mediasi Gugatan Legalisasi Ijazah Jokowi Belum Capai Kesepakatan

Jakarta(harianSIB.com)

Sidang mediasi pertama gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dokumen legalisasi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum menghasilkan kesepakatan. Mediasi yang digelar pada Rabu (8/7/2026) itu akan dilanjutkan pada Rabu (15/7/2026).

Penggugat, Bonatua Silalahi, mengatakan mediasi belum membuahkan hasil karena sebagian besar pihak tergugat tidak dihadiri langsung oleh pimpinan lembaga. Menurutnya, para tergugat hanya diwakili staf atau kuasa hukum yang belum memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga masih harus berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing.

"Kami melihat mereka masih perlu meminta persetujuan pimpinan sebelum memberikan jawaban atas tuntutan yang kami ajukan," kata Bonatua usai mediasi, mengutip Kompas.com.

Kuasa hukum penggugat, Hans Karyose, menyatakan pihaknya tetap membuka peluang penyelesaian damai. Namun, perdamaian hanya dapat dilakukan apabila para tergugat mengakui telah menggunakan dokumen yang dinilai cacat administrasi karena salinan ijazah yang dilegalisasi tidak mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

Baca Juga:

• JPU Tuntut Mati Terdakwa Pembunuhan Anak di Padang Bolak

Bonatua mengapresiasi kehadiran langsung pimpinan KPU Kota Solo dan KPU DKI Jakarta dalam mediasi. Namun, menurutnya, kedua komisioner tersebut juga belum dapat mengambil keputusan karena masih harus melalui mekanisme koordinasi internal.

Ia pun mempertanyakan ketidakhadiran para pimpinan lembaga tergugat lainnya. Menurut Bonatua, kehadiran prinsipal sangat penting agar proses mediasi dapat berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Bonatua menegaskan pihaknya hanya akan memberikan satu kesempatan lagi pada mediasi pekan depan. Jika para pimpinan lembaga tetap tidak hadir atau tuntutan tidak dipenuhi, penggugat akan menyatakan mediasi berakhir deadlock dan meminta perkara dilanjutkan ke persidangan.

Penggugat juga mengklaim telah menyiapkan sekitar 30 alat bukti yang akan diajukan apabila perkara memasuki tahap pembuktian di pengadilan.

Sementara itu, penggugat lainnya, Laksamana TNI (Purn) Moeryono Aladin, mendesak Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Muhammad Na'iem, serta mantan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. Budiadi hadir langsung pada mediasi berikutnya. Menurutnya, ketiga pihak tersebut perlu memberikan penjelasan terkait penerbitan salinan ijazah yang menjadi objek gugatan.

Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026. Apabila kembali tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan pokok untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi dari masing-masing pihak.(*)

JPU Tuntut Mati Terdakwa Pembunuhan Anak di Padang Bolak

Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Saksi Kembali Cabut BAP di Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Faisal Hasrimy Akan Diperiksa Sepulang Umrah

Seluruh Auditor Internal PT INALUM Kompak: Tidak Ditemukan Fraud dalam Transaksi PT PASU

Dokter Tifa Didakwa Berlapis, Sidang Lanjut 9 Juli

HUT ke-80 Deliserdang, DPRD Santuni 100 Anak Yatim-Piatu