Pakta Integritas Tak Cukup, Tes Poligraf Diusulkan untuk Pengelola Proyek Pemerintah

Pakta integritas sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem pengadaan. Pejabat pembuat komitmen dan sejumlah pelaku pengadaan diwajibkan menandatangani dokumen tersebut. Format terbaru LKPP juga memuat janji tidak melakukan KKN, tidak meminjamkan perusahaan atau "pinjam bendera", serta kesediaan menerima sanksi apabila melanggar.

Namun, dokumen tertulis tidak serta-merta mengubah perilaku apabila tidak dibarengi pemeriksaan, keterbukaan data dan sanksi nyata. Kajian KPK mengenai tata kelola e-procurement menyimpulkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menutup penyimpangan. Manipulasi masih dapat terjadi sejak penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri, evaluasi penawaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan kontrak.

Ukraina Benar Menggunakan Poligraf, tetapi Tidak Boleh Disederhanakan

Gagasan Timbul merujuk langkah yang ditempuh Ukraina ketika Mykhailo Fedorov memimpin Kementerian Pertahanan negara itu. Fedorov diangkat sebagai Menteri Pertahanan pada 14 Januari 2026 dengan agenda digitalisasi, reformasi organisasi dan pemberantasan korupsi di tengah besarnya anggaran perang Ukraina.

Dalam wawancara media pada 17 Juni 2026, Fedorov mengungkapkan timnya mengumpulkan informasi dari berbagai lembaga penegak hukum mengenai dugaan kebocoran informasi dan pengaturan pengadaan. Nama-nama yang muncul dalam beberapa laporan kemudian diminta menjalani pemeriksaan poligraf. Mereka yang menolak disebut diberhentikan, sedangkan sebagian yang mengikuti pemeriksaan tetapi dinilai bermasalah juga kehilangan jabatan.

Tentara Bayaran Pimpinan Wagner 'Memberontak' Melawan Rusia

Undang GAMKI, Dubes Jelaskan Situasi Konflik Rusia dan Ukraina

Kasus Ukraina akan Menjadi Alat Revitalisasi Industri di Eropa

Indonesia Perlu Melakukan Langkah Konkret Mencegah Meluasnya Konflik Militer Rusia Dan Ukraina

Ephorus HKBP Serukan Doa Perdamaian untuk Ukrania

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut