Pakta Integritas Tak Cukup, Tes Poligraf Diusulkan untuk Pengelola Proyek Pemerintah

Pemeriksaan itu dilakukan setelah ditemukan pegawai yang diduga membocorkan isi rapat, alasan perusahaan tertentu dikeluarkan dari proses pengadaan, serta informasi internal lainnya kepada pelaku usaha. Fedorov menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pegawai kementerian kepada kepentingan perusahaan swasta.

Sejumlah pemberitaan kemudian merangkum kebijakan itu sebagai tes wajib bagi pejabat kementerian dan kontraktor pertahanan. Akan tetapi, verifikasi terhadap sumber yang tersedia menunjukkan ruang lingkupnya perlu disampaikan secara hati-hati. Belum ditemukan peraturan resmi yang membuktikan bahwa seluruh rekanan militer Ukraina tanpa pengecualian diwajibkan menjalani poligraf. Keterangan paling rinci menunjukkan pemeriksaan diarahkan kepada pegawai dan pihak yang namanya terhubung dengan risiko pengadaan serta informasi penegak hukum.

Ukraina memang memiliki aturan terpisah mengenai pemeriksaan poligraf bagi warga asing yang hendak bergabung dengan militernya. Namun kewajiban itu terutama berlaku bagi calon perwira, personel yang akan mengakses rahasia negara, atau calon yang memberikan informasi meragukan, bukan otomatis terhadap setiap warga asing yang mendaftar.

Fedorov juga menyatakan reformasi tender terbuka menghemat sekitar 16 hingga 20 persen biaya pengadaan. Dalam tender amunisi artileri 155 milimeter, penghematan diklaim melebihi 100 juta dolar AS setelah harga per peluru turun sekitar 1.000 dolar AS. Angka tersebut merupakan pernyataan Fedorov dan belum dapat diperlakukan sebagai hasil audit independen hanya berdasarkan wawancara media.

Pada 15 Juli 2026, Fedorov kehilangan jabatan dalam perombakan pemerintahan Ukraina. Dengan demikian, kebijakan poligraf yang menjadi rujukan tersebut berlangsung ketika ia masih menjabat Menteri Pertahanan, bukan kebijakan yang diumumkannya setelah tidak lagi memegang posisi itu.

Poligraf Bukan Mesin Pembaca Kebohongan

Tentara Bayaran Pimpinan Wagner 'Memberontak' Melawan Rusia

Undang GAMKI, Dubes Jelaskan Situasi Konflik Rusia dan Ukraina

Kasus Ukraina akan Menjadi Alat Revitalisasi Industri di Eropa

Indonesia Perlu Melakukan Langkah Konkret Mencegah Meluasnya Konflik Militer Rusia Dan Ukraina

Ephorus HKBP Serukan Doa Perdamaian untuk Ukrania

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut