Pakta Integritas Tak Cukup, Tes Poligraf Diusulkan untuk Pengelola Proyek Pemerintah

Konteks Ukraina tentu saja tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Indonesia. Ukraina menggunakan poligraf ketika berada dalam kondisi perang, menghadapi ancaman infiltrasi, kebocoran rahasia pertahanan dan risiko pengadaan senjata bernilai sangat besar. Sebagian pembatasan terhadap kebebasan individu dijalankan berdasarkan kepentingan keamanan nasional.

Indonesia adalah negara hukum dalam situasi sipil. Pemberhentian pegawai atau pemutusan kontrak tidak semestinya didasarkan hanya pada indikator stres tubuh yang ditafsirkan seorang pemeriksa. Setiap keputusan harus mempunyai dasar peraturan, bukti pendukung, prosedur keberatan serta mekanisme pemeriksaan ulang.

Tes poligraf juga menghasilkan informasi fisiologis yang, secara hukum, berpotensi berhubungan dengan data kesehatan dan data pribadi spesifik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memasukkan data kesehatan dan biometrik sebagai data pribadi spesifik. Pemrosesan dalam skala besar, penggunaan teknologi baru serta pemantauan sistematis yang berdampak signifikan wajib disertai penilaian dampak pelindungan data pribadi.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya membeli alat dan menunjuk pemeriksa. Harus ditentukan siapa yang boleh mengakses hasilnya, berapa lama data disimpan, pertanyaan apa yang dilarang, bagaimana melindungi informasi kesehatan peserta, serta bagaimana mencegah hasil pemeriksaan dipakai untuk intimidasi politik, balas dendam birokrasi atau menyingkirkan perusahaan pesaing.

Layak Diuji Terbatas, Bukan Diberlakukan Membabi Buta

Tentara Bayaran Pimpinan Wagner 'Memberontak' Melawan Rusia

Undang GAMKI, Dubes Jelaskan Situasi Konflik Rusia dan Ukraina

Kasus Ukraina akan Menjadi Alat Revitalisasi Industri di Eropa

Indonesia Perlu Melakukan Langkah Konkret Mencegah Meluasnya Konflik Militer Rusia Dan Ukraina

Ephorus HKBP Serukan Doa Perdamaian untuk Ukrania

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut