Diadukan ke Presiden Prabowo, Pemkab Taput Buka Proses Pemecatan Ida Rohani Sinaga

Jonius menyebut, sempat ada perbaikan kehadiran Ida setelah dipanggil pada akhir 2025. Namun, setelah kabupaten menerapkan sistem presensi Simpegnas yang merupakan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang kepegawaian yang terintegrasi langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kembali ditemukan sejumlah ketidakhadiran.

Rekomendasi pemberhentian selanjutnya diteruskan ke BKN Pusat, yang disebut turut mengeluarkan rekomendasi serupa untuk memberhentikan Ida.

Dia berharap tidak ada pemberitaan simpang siur yang membangun kesan seolah ada tindakan sewenang-wenang terhadap Ida dan menyampaikan bahwa pintu komunikasi tetap terbuka apabila yang bersangkutan keberatan dengan keputusan tersebut.

Sementara itu, dalam video yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ida membantah tuduhan absen 67 hari yang menjadi dasar pemecatannya. Ia mengklaim tidak pernah menerima surat panggilan resmi untuk pembinaan dari Kepala BKPSDM dan menyebut hanya dihubungi melalui telepon biasa.

Selain soal presensi, Ida turut mempersoalkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) miliknya di UPTD Perindag Pasar Siborongborong yang disebut tidak dicairkan selama 19 bulan.

Ia juga menyampaikan kondisi keluarganya, mengaku memiliki sembilan anak dengan empat di antaranya masih bersekolah, sementara suaminya dalam kondisi lumpuh sehingga tidak dapat bekerja.

Oknum Guru di SMAN 1 Pahae Jae Ditangkap Polres Taput

Bupati Taput Dukung UKW di Bonapasogit

Hingga September 2018, KPR untuk ASN dari Bank Mandiri Rp 700 M

Dua ASN dan Satu Honorer di Dinkes Taput Ditangkap Polisi saat Pesta Narkoba

Rijon Manalu Terpilih Sebagai Ketua DPC GAMKI Taput Periode 2018-2021

Gaji Naik, Masyarakat Sergai Harapkan Kinerja ASN Lebih Baik