Pelaku Usaha Tak Patuh Ditindak, KPPU dan Kejagung Pulihkan Rp43,9 Miliar

Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, dalam penjelasannya menegaskan bahwa, kegiatan itu bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk komitmen nyata dalam menindak pelaku usaha yang mengabaikan putusan hukum.

Dalam kesempatan itu, KPPU juga memberikan penghargaan kepada 12 (dua belas) anggota Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada JAMDATUN dalam mengapresiasi kinerja dan kolaborasinya dalam proses penagihan denda.

Kerja sama antara KPPU dan Kejaksaan Agung telah terjalin secara formal sejak 2021, khususnya melalui perjanjian kerja sama dengan JAMDATUN.

Kolaborasi tersebut antara lain mencakup pemberian bantuan hukum oleh JPN dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara. Kedua lembaga sepakat bahwa denda dari putusan berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara yang wajib ditagih dan dipulihkan.

Sementara itu Direktur Perdata JAMDATUN Kejaksaan Agung, Ikhwan Nul Hakim menegaskan, pemulihan keuangan negara menjadi prioritas strategis. Ia menyatakan bahwa sinergi yang terjalin selama dua tahun terakhir telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan tugas kedua lembaga.

KPPU Lanjutkan Sidang NTT Docomo Perkara Notifikasi Akuisisi

KPPU Lanjutkan Kasus Akuisisi Docomo ke Pemeriksaan Cepat

KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh PT Evans Indonesia

Sidang Komisi KPPU Putuskan 97 Pinjol Bersalah

MA Tolak Kasasi Google, Putusan KPPU Kini Berkekuatan Hukum Tetap

Sidak Pasar Jelang Lebaran, Stok Sembako di Medan Aman, Harga Cabai Mulai Naik