Modus Pinjaman Sementara, Jaksa Dakwa Dirut PT GKS Gelapkan Dana Perusahaan Rp5 Miliar

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan dan audit independen yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Albert Silalahi & Rekan, sekitar Rp10 miliar telah dikembalikan oleh terdakwa. Namun masih terdapat dana perusahaan sebesar Rp5,032 miliar yang belum dikembalikan dan diduga menjadi kerugian perusahaan.

JPU juga menyoroti dasar yang digunakan terdakwa dalam melakukan pinjaman sementara tersebut. Menurut jaksa, persetujuan yang diberikan Jimmy Sukanto tidak memiliki kekuatan hukum karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai komisaris sejak 2018.

Selain itu, mekanisme pinjaman tersebut dinilai bertentangan dengan snggaran fasar perusahaan yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari dewan komisaris sebelum penggunaan dana perusahaan.

Atas perbuatannya, Sulaiman didakwa melanggar Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sebagai dakwaan alternatif, jaksa juga menjerat terdakwa dengan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo UU Nomor 1 Tahun 2026.

Usai mendengar pembacaan surat dakwaan, majelis hakim membuka ruang untuk dilakukannya perdamaian terlebih dahulu karena perkara tersebut menurut KUHAP dengan ancaman dibawah 5 tahun, hakim harus membuka ruang perdamaian.

"Karena ini ancamannya dibawah lima tahun, menurut KUHAP, maka ini harus dibuka dulu perdamaian. Jadi kita minta agar jaksa menghadirkan pelapor ke sidang selanjutnya guna menanya apakah mau menerima perdamaian dengan terdakwa," kata Khamozaro Waruwu sembari menutup sidang. (*)

Saksi Kembali Cabut BAP di Sidang Korupsi Smartboard Langkat, Faisal Hasrimy Akan Diperiksa Sepulang Umrah

Seluruh Auditor Internal PT INALUM Kompak: Tidak Ditemukan Fraud dalam Transaksi PT PASU

Dokter Tifa Didakwa Berlapis, Sidang Lanjut 9 Juli

HUT ke-80 Deliserdang, DPRD Santuni 100 Anak Yatim-Piatu

Sekda Langkat Amril Jadi Saksi di Sidang Dugaan Korupsi Smartboard di Pengadilan Tipikor Medan

PH Sebut Dakwaan JPU Terhadap Eks Kadis PMD Samosir Cacat Hukum, Ajukan Perlawanan