Kesaksian Tunggal Baron Dipersoalkan, Ahli: Kerugian Negara Tak Otomatis Berujung Pidana

Ketua majelis hakim kemudian meminta agar pendapat ahli tersebut dicatat dalam persidangan.

Perbedaan Perhitungan Harga Smartboard

Selain persoalan keterangan saksi, penasihat hukum juga mempertanyakan dasar penghitungan dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Jonson Sibarani menyoroti adanya perbedaan harga satu unit smartboard. Dalam kontrak, harga satu unit disebut sebesar Rp158 juta dan telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Sementara itu, dalam persidangan disebutkan terdapat harga Rp165.755.405 per unit yang belum termasuk PPN 11 persen. Nilai tersebut disebut berkaitan dengan penghitungan yang digunakan dalam perkara pengadaan smartboard di daerah lain.

Menanggapi persoalan tersebut, Khomaini mengatakan hakim tidak terikat secara mutlak pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum. Menurut dia, majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Lapor ke LLDikti Wilayah 1: Mahasiswa Sebut UDA Masih Gelar Seminar Hasil, Keluhkan Biaya Surat Pindah Rp2 Juta

Sidang Waterfront City Pangururan, Saksi Sebut Seluruh Volume Pekerjaan Sesuai

Ahli Pidana Nilai Dakwaan Cacat Bisa Ganggu Pembuktian Korupsi Smartboard Langkat

Sidang Paripurna DPRD SU Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT ke 81 RI

Kanwil Kemenkum Sumatera Utara Ikuti Siaran Langsung Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI 2026

Prabowo Bertekad Lanjutkan MBG dengan Perbaikan dan Efisiensi