Kesaksian Tunggal Baron Dipersoalkan, Ahli: Kerugian Negara Tak Otomatis Berujung Pidana

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga meminta penjelasan ahli mengenai Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum.

Ahli menjelaskan unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain harus dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan.

Terkait dugaan kecurangan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa, ahli menyatakan perbuatan tersebut dapat masuk ranah pidana apabila penuntut umum mampu membuktikan unsur melawan hukumnya.

JPU selanjutnya menanyakan mengenai selisih anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kemungkinan pertanggungjawaban pidananya.

Andi menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan yang secara jelas memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Tidak semua kerugian keuangan negara itu larinya ke hukum pidana. Harus hati-hati meneliti dan cermat menganalisis unsur-unsurnya," tegasnya.

Lapor ke LLDikti Wilayah 1: Mahasiswa Sebut UDA Masih Gelar Seminar Hasil, Keluhkan Biaya Surat Pindah Rp2 Juta

Sidang Waterfront City Pangururan, Saksi Sebut Seluruh Volume Pekerjaan Sesuai

Ahli Pidana Nilai Dakwaan Cacat Bisa Ganggu Pembuktian Korupsi Smartboard Langkat

Sidang Paripurna DPRD SU Mendengar Pidato Kenegaraan Presiden RI Dalam Rangka HUT ke 81 RI

Kanwil Kemenkum Sumatera Utara Ikuti Siaran Langsung Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI 2026

Prabowo Bertekad Lanjutkan MBG dengan Perbaikan dan Efisiensi