"Ia membangun legitimasi melalui pendekatan lintas etnis dan menunjukkan dirinya sebagai 'pemimpin untuk semua'. Dalam praktik kepemimpinannya, kepedulian (care) tidak selalu tampil dalam bentuk yang lembut, tetapi juga dalam bentuk yang tegas dan bahkan konfrontatif ketika berhadapan dengan persoalan ketimpangan struktural atau kebuntuan politik yang dibuat-buat," papar Darwin dalam keterangan pers yang diterima Jurnalis SNN, Selasa (19/5/2026).
Dalam tata kelola anggaran dan kebijakan daerah, Tjhai Chui Mie secara nyata menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan sosial, serta perlindungan kelompok rentan. Langkah tegas ini dikategorikan Darwin sebagai wujud keadilan distributif dalam koridor ethics of care.
Sebaliknya, pola kedua ditemukan pada kepemimpinan Me Hoa di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Singkawang, etnis Tionghoa di Bangka Tengah berada dalam posisi minoritas di tengah struktur kekuasaan lokal yang didominasi oleh elite Melayu. Kondisi ini memaksa Me Hoa mengembangkan pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan negosiatif.
Melalui strategi strategic essentialism, Me Hoa memilih untuk menonjolkan identitas gender dan sosialnya sebagai "Ibu Me Hoa" ketimbang latar belakang etnisitasnya. Pendekatan relasional ini dinilai efektif membangun kedekatan emosional dan ruang penerimaan sosial yang lebih luas di masyarakat lintas etnis.
Secara substantif, kepemimpinan Me Hoa diwujudkan melalui advokasi masyarakat kecil, pelayanan sosial, serta keterlibatan aktif dalam merumuskan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) strategis, termasuk perlindungan kelompok rentan dan optimalisasi pelayanan publik.
Lebih lanjut, Darwin menekankan hasil penelitian ini memberikan otokritik terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia yang kerap terjebak dalam pragmatisme sesaat. Ia menegaskan politik substantif tidak boleh berhenti ketika kontestasi pemilu atau pilkada usai.
Editor
: Wilfred Manullang