Sekum PGI Darwin Darmawan Raih Gelar Doktor

Jakarta(harianSIB.com)

Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Dr. Darwin Darmawan, resmi menyandang gelar Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Gelar akademik tertinggi tersebut diraih usai dirinya berhasil mempertahankan disertasi mutakhir yang membedah representasi politik perempuan Tionghoa pasca-Orde Baru dalam sidang promosi terbuka di Auditorium Juwono Sudarsono, Depok, Senin (18/5/2026).

Disertasi ilmiah yang diajukan bertajuk "Representasi Politik Perempuan Tionghoa Pasca-Orde Baru: Studi Kepemimpinan Tjhai Chui Mie (Wali Kota Singkawang 2017-2022) dan Me Hoa (Ketua DPRD Bangka Tengah 2019-2024)."

Di hadapan dewan penguji dan promotor Dr. Sri Budi Eko Wardani, Darwin memaparkan temuan krusial mengenai eksistensi kepemimpinan perempuan minoritas melalui pendekatan ethics of care (etika kepedulian).

Baca Juga:

• Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia

Dalam kesimpulannya, Darwin menegaskan dinamika politik lokal di Indonesia melahirkan dua pola kepemimpinan berbasis kepedulian yang sangat kontekstual. Pola pertama diwakili oleh Tjhai Chui Mie di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebuah wilayah dengan dinamika politik identitas yang kuat meskipun etnis Tionghoa dominan secara demografis.

Menurut Darwin, Tjhai Chui Mie tidak terjebak dalam eksklusivitas etnis, melainkan menerapkan model kepemimpinan yang ia sebut sebagai assertive-bridging leadership. Strategi ini memadukan identitas kultural secara terbuka dengan kemampuan membangun jembatan koalisi lintas etnis.

"Ia membangun legitimasi melalui pendekatan lintas etnis dan menunjukkan dirinya sebagai 'pemimpin untuk semua'. Dalam praktik kepemimpinannya, kepedulian (care) tidak selalu tampil dalam bentuk yang lembut, tetapi juga dalam bentuk yang tegas dan bahkan konfrontatif ketika berhadapan dengan persoalan ketimpangan struktural atau kebuntuan politik yang dibuat-buat," papar Darwin dalam keterangan pers yang diterima Jurnalis SNN, Selasa (19/5/2026).

Dalam tata kelola anggaran dan kebijakan daerah, Tjhai Chui Mie secara nyata menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, layanan sosial, serta perlindungan kelompok rentan. Langkah tegas ini dikategorikan Darwin sebagai wujud keadilan distributif dalam koridor ethics of care.

Sebaliknya, pola kedua ditemukan pada kepemimpinan Me Hoa di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Singkawang, etnis Tionghoa di Bangka Tengah berada dalam posisi minoritas di tengah struktur kekuasaan lokal yang didominasi oleh elite Melayu. Kondisi ini memaksa Me Hoa mengembangkan pola kepemimpinan yang lebih adaptif dan negosiatif.

Melalui strategi strategic essentialism, Me Hoa memilih untuk menonjolkan identitas gender dan sosialnya sebagai "Ibu Me Hoa" ketimbang latar belakang etnisitasnya. Pendekatan relasional ini dinilai efektif membangun kedekatan emosional dan ruang penerimaan sosial yang lebih luas di masyarakat lintas etnis.

Secara substantif, kepemimpinan Me Hoa diwujudkan melalui advokasi masyarakat kecil, pelayanan sosial, serta keterlibatan aktif dalam merumuskan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) strategis, termasuk perlindungan kelompok rentan dan optimalisasi pelayanan publik.

Lebih lanjut, Darwin menekankan hasil penelitian ini memberikan otokritik terhadap sistem demokrasi elektoral di Indonesia yang kerap terjebak dalam pragmatisme sesaat. Ia menegaskan politik substantif tidak boleh berhenti ketika kontestasi pemilu atau pilkada usai.

Baik Tjhai Chui Mie maupun Me Hoa dinilai berhasil mempertahankan kepercayaan publik pasca-pemilihan melalui politics of presence (politik kehadiran). Keduanya konsisten merawat hubungan dengan konstituen dengan hadir langsung di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mendengar dan merespons kebutuhan riil warga.

Penelitian doktoral ini menyimpulkan bahwa di tengah maraknya politik transaksional, patronase, dan simbol kekuasaan formal, model kepemimpinan relasional yang berbasis pada kepedulian nyata dan praktik keseharian merupakan pondasi utama. Melalui politik kehadiran inilah, masyarakat merasa dilihat dan didengar, sehingga kepercayaan sosial (social trust) dalam demokrasi lokal dapat terus terpelihara secara berkelanjutan.(*)

Dosen Fisip UI Jadi Tersangka UU ITE

Sekum PGI Pdt Gomar Gultom Prihatin Atas Masih Maraknya Penutupan Rumah Ibadah