Saksi Saling Bantah di Sidang Korupsi Bansos Samosir, Hakim: Siapa yang Benar?

Medan(harianSIB.com)

Perbedaan keterangan para saksi mewarnai sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) korban bencana di Kabupaten Samosir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (4/8/2026). Perbedaan kesaksian tersebut bahkan membuat majelis hakim mempertanyakan kebenaran keterangan yang disampaikan para saksi di bawah sumpah.

"Siapa yang benar dari yang tidak benar ini?" tanya Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat saat mengonfrontasi para saksi di ruang sidang.

Majelis hakim mengonfrontasi keterangan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir, Kristina Sam Elfrida Gultom, dengan Direktur Utama BUMDesma Marsada Tahi, Perawati Sitanggang, serta Direktur Unit Pertanian BUMDesma Marsada Tahi, Elson Simanjorang.

Dalam konfrontasi tersebut, ketiga saksi tetap bertahan pada keterangannya masing-masing dan saling membantah, terutama terkait mekanisme penyaluran bansos dan dugaan pemberian uang kepada sejumlah kepala desa. Majelis hakim menyatakan seluruh keterangan akan dicatat sebagai bahan pertimbangan persidangan.

Baca Juga:

• Impor Sumut Januari–Juni 2026 Naik 11,07 Persen, Didominasi Bahan Baku

Pada sidang yang sama, jaksa penuntut umum juga menghadirkan tiga kepala desa sebagai saksi, yakni Kepala Desa Sampur Toba Boleuson Sihotang, Kepala Desa Dolok Raja Robert Sihotang, dan Kepala Desa Siparmahan Suandi Sihotang.

Robert Sihotang mengakui pernah menerima uang Rp5 juta dari pihak BUMDesma Marsada Tahi yang disebut sebagai "ucapan terima kasih". Menurutnya, uang tersebut telah dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Samosir.

"Adapun yang kami terima dari BUMDesma berupa ucapan terima kasih sebesar Rp5 juta, dan uang itu sudah kami kembalikan ke Kejaksaan, Yang Mulia," ujarnya di hadapan majelis hakim.

Dua kepala desa lainnya juga mengaku menerima uang dengan nominal berbeda. Dalam persidangan turut disebut nominal Rp3 juta, Rp5 juta, Rp10 juta, Rp18 juta hingga Rp21 juta yang disebut sebagai bentuk ucapan terima kasih.

Namun, saat dikonfrontasi dengan keterangan pengurus BUMDesma Marsada Tahi, ketiga kepala desa membantah adanya pemberian uang sebagaimana disampaikan pihak BUMDesma.

"Untuk itu tidak benar, Yang Mulia," ujar salah seorang saksi.

Majelis hakim kemudian mengingatkan seluruh saksi agar memberikan keterangan secara jujur karena telah disumpah sebelum memberikan kesaksian.

"Jangan kau bilang enggak tahu. Aku terlahir dari anak kepala desa," tegas Hendra Hutabarat.

Sidang juga mengungkap dugaan adanya pemberian uang sekitar Rp30 juta kepada Robert Sihotang, sekitar Rp18 juta kepada Suandi Sihotang, dan sekitar Rp15 juta kepada Boleuson Sihotang. Meski demikian, ketiga kepala desa tetap membantah keterangan tersebut.

Selain itu, majelis hakim menyoroti perbedaan keterangan mengenai proses penyidikan. Salah seorang saksi mengaku telah diperiksa lebih dari 10 kali oleh penyidik Kejari Samosir. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan jaksa penuntut umum. Ketika diminta menjelaskan kembali, para kepala desa mengaku tidak lagi mengingat secara pasti jumlah pemeriksaan yang telah dijalani.

Sementara itu, mantan Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Jonni Ronal Simanjuntak, yang juga dihadirkan sebagai saksi, menyatakan pemindahbukuan dana bansos dilakukan berdasarkan hasil rapat bersama yang melibatkan pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta pihak terkait lainnya, bukan atas keputusan dirinya maupun terdakwa Fitri Agust Karo-karo.

"Tidak, Yang Mulia," jawab Jonni saat ditanya apakah kepala cabang bank memiliki kewenangan memindahkan dana nasabah secara sepihak.

Jonni yang kini juga berstatus tersangka menjelaskan terdapat 303 rekening penerima manfaat dengan nilai bantuan masing-masing Rp5 juta. Berdasarkan hasil koordinasi, bantuan direncanakan disalurkan dalam bentuk barang sehingga dana dipindahbukukan ke rekening BUMDesma Marsada Tahi.

"Sepanjang niatnya baik dan bantuan sampai tepat sasaran. Hal itu disetujui oleh pihak Dinas Sosial," katanya.

Ia mengakui mekanisme tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Kantor Pusat Bank Mandiri dan masing-masing penerima manfaat, namun prosedur itu tidak dilakukan.

"Seharusnya ada persetujuan dari penerima. Penerima datang ke Bank Mandiri. Tapi itu tidak dilakukan," ujarnya.

Jonni juga membantah adanya pembahasan pemindahbukuan dana melalui sambungan telepon dengan terdakwa sebelum adanya surat permohonan. Menurutnya, komunikasi saat itu hanya membahas persiapan seremonial penyaluran bantuan.

Majelis hakim akhirnya menunda persidangan dan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi lainnya pada Selasa pekan depan. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyaluran bansos korban bencana di Kabupaten Samosir yang berdampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat di Sumatera Utara.(**)

Kejagung Mutasi 176 Pejabat, Lima Kajari di Sumut Berganti

PH: Dakwaan JPU Terbantahkan Oleh Keterangan Saksi di Persidangan eks Kadis Sosial PMD Samosir

Empat Anak di Samosir Kini Miliki Dokumen Resmi, BPJS Aktif dan Peluang Raih Bantuan Pendidikan

Dua Saksi Bersaksi di Sidang Waterfront City Samosir, Penasihat Hukum Tegaskan Pekerjaan Sudah Clear

JPU Ungkap 12 Pekerjaan Tak Dikerjakan dalam Sidang Dugaan Korupsi Waterfront Samosir Rp161 Miliar di PN Medan

Arsitek dan Konsultan Pengawas Kompak Sebut Proyek Waterfront City Samosir Tuntas, Tim PH Apresiasi Hakim