Komitmen Fee 20 Persen dan Uang Rp2,4 Miliar Mencuat di Sidang Korupsi LPJU Taput

Minta Perkara Diusut dari Hulu hingga Hilir

Tim penasihat hukum Budiman meminta perkara diperiksa secara menyeluruh, tidak hanya dimulai dari posisi Budiman sebagai Kepala Dinas.

Menurut pembela, kegiatan LPJU/LPJK merupakan bagian dari rangkaian Program PEN yang melalui proses perencanaan dan pembiayaan sebelum masuk dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan kemudian dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa.

Baca Juga:

• Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut Laksanakan Pengawasan Orang Asing di Taput

Karena itu, seluruh mata rantai perlu dibuka, mulai dari perencanaan Program PEN, proses pembiayaan, APBD, RKA/DPA, RUP/SIRUP, pemaketan, pemilihan penyedia, kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan dan serah terima, pembayaran hingga aliran dana setelah pembayaran.

"Kalau dari pembuktian ditemukan pihak lain yang mempunyai peran dan didukung alat bukti yang cukup, tentu hukum harus berjalan. Sebaliknya, orang yang perbuatannya tidak terbukti tidak boleh dipaksa bertanggung jawab atas tindakan pihak lain," ujar Hisar.